• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PRAKTIK PEMBUANGAN AIR LIMBAH RADIOAKTIF PLTN FUKUSHIMA OLEH PEMERINTAH JEPANG KE LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (FUKUSHIMA DAIICHI RADIOACTIVE WATER DISCHARGE CASE)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010/2022	010/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	010/2022
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	xiv, 131 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tokyo Electric Power Company (TEPCO) memperkirakan kapasitas penyimpanan air limbah radioaktif di area Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi akan penuh. Pemerintah Jepang memilih solusi dengan cara membuang air limbah olahan PLTN Fukushima ke laut Pasifik. Praktik ini telah menuai perdebatan, kecaman, dan keberatan dari negara tetangganya (Korea Selatan). Praktik ini belum mewakili semua pemangku kepentingan (stakeholders). Keputusan sepihak ini tidak dapat begitu saja menjadi preseden dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional. OIeh sebab itu, peneIitian ini berfokus pada pembahasan mengenai legalitas praktik ini melalui tinjauan hukum internasional dan hukum lingkungan internasional serta identifikasi bentuk pertanggungjawaban atas implementasi praktik pembuangan air limbah radioaktif ke laut. Metode peneIitian hukum yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. PeneIitian difokuskan untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif melalui analisis yang berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data diIakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni meIaIui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode anaIisis data yang digunakan daIam peneIitian ini adaIah yuridis kuaIitatif. Berdasarkan hasiI peneIitian, dapat disimpuIkan bahwa kebijakan Pemerintah negara Jepang untuk membuang air limbah radioaktif PLTN Fukushima Daiichi ke laut Samudra Pasifik terindikasi bertentangan dengan hukum internasional dan hukum lingkungan internasional. Alternatif ini bukan pilihan yang tepat untuk dipilih dan dilaksanakan, karena belum mengidahkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dan kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam ketentuan perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982, Konvensi London 1972, dan Protokol 1996. Kemudian pertanggungjawaban negara Jepang terhadap praktik ini dibahas dalam dua bentuk pertanggungjawaban yaitu state’s strict liability dan strict liability of operator.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.