• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PEMBUKTIAN UNSUR DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU PADA PERKARA PENGANIAYAAN PASAL 353 AYAT 2 KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  003/2021	003/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	003/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2021
  Deskripsi Fisik	xiv, 175 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat sebagaimana Pasal 353 ayat 2 KUHP merupakan salah satu tindak pidana yang mencantumkan “direncanakan terlebih dahulu” sebagai salah satu unsur. Di dalam praktiknya, Pasal 353 ayat 2 KUHP ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan para ahli, sebab tidak jarang menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan dari unsur direncanakan terlebih dahulu. Terutama, pada penentuan jangka waktu antara satu putusan dengan putusan yang lain mengingat tidak ada ketentuan yang mengatur tentang batas waktu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas konkretisasi dari unsur direncanakan terlebih dahulu pada proses pembuktian dikaitkan dengan konsistensi, khususnya ketika dinyatakan terbukti dalam kasus serta penerapan unsur tersebut dalam dasar pertimbangan Hakim terlihat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis yaitu menganalisis permasalahan yang ada dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dengan teori hukum serta praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur direncanakan terlebih dahulu belum cukup konsisten menggunakan indikator “adanya jangka waktu” dan “keadaan tenang” sebab pada praktiknya Penuntut Umum masih menggunakan indikator yang berbeda-beda, sehingga berdampak pada semakin kaburnya konkretisasi dari unsur rencana. Sementara dalam proses penerapan unsur tersebut diketahui bahwa tidak semua Hakim paham bagaimana menerapkan unsur direncanakan terlebih dahulu, khususnya mengenai penentuan waktu ke dalam kasus konkret.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.