• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK PENGELOLA APLIKASI DARI PEMBATASAN AKSES APLIKASI TELEGRAM OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KEGIATAN TERORISME DAN RADIKALISME

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  269/2019	269/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	269/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Aplikasi, Telegram, Terorisme, Radikalisme
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK PENGELOLA APLIKASI DARI PEMBATASAN AKSES APLIKASI TELEGRAM OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KEGIATAN TERORISME DAN RADIKALISMEDhia Fatihah110110140012ABSTRAKMedia sosial telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (electronic commerceatau e-commerce), pendidikan (electronic education), kesehatan (tele-medicine), transportasi, sampai ke sektor hiburan. Hal ini tentunya mempunyai dampak negatif, salah satunya menjadi sarana untuk kegiatan terorisme dan radikalisme. Kegiatan tidaklah didukung oleh pihak penyelenggara aplikasi melainkan terjadi akibat dari kurangnya tanggung jawab serta tidak adanya penegakkan hukum terkait kegiatan di media sosial. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengelola aplikasi Telegram serta upaya yang dapat dilukan oleh pengelola aplikasi apabila mendapat sanksi dari Pemerintah Republik Indonesia.Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelitiBerdasarkan hasil penelitian, pihak pengelola aplikasi berhak atas perlindungan hukum terkait konten terorisme dan radikalisme di dalam aplikasinya. Apabila mendapakan sanksi dari Pemerintah Republik Indonesia, pihak pengelola aplikasi dapat melakukan upaya terhadap konten-konten terorisme dan radikalisme tersebut serta dapat dilakukan upaya hukum administrasi yang terdiri atas prosedur keberatan dan prosedur banding. Apabila kedua prosedur tersebut telah ditempuh, persoalan tersebut dapat digugat dan diajukan pada Pengadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.