• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS PROSES PEROLEHAN DATA DARI PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK BERBASIS ANALITIK DATA UNTUK STRATEGI PEMASARAN BERDASARKAN HUKUM TENTANG DATA PRIVASI DAN RAHASIA DAGANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  034/2020	034/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	034/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hukum apabila direduksi menjadi hal yang sederhana berarti ketertiban, yakni sebagai syarat utama demi tercapainya keadilan yang berbeda-beda menurut isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Berlandaskan kerangka berpikir seperti demikian, maka Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Law) lahir sebagai langkah antisipatif dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan utama dalam melakukan pengendalian terhadap masyarakatnya melalui konstruksi aturan-aturan hukum yang niscayanya dapat mengakomodir tiap lapisan masyarakat bagaimanapun tantangannya. Konsep Big Data Analytics dan Data Mining hadir sebagai suatu teka-teki yang menarik perhatian para pelaku usaha serta akademisi, karena potensinya yang selain menguntungkan, dapat pula menimbulkan berbagai permasalahan, terutama mengenai problematika data privasi dan data mining yang kerap menjadi pokok pembahasan khususnya dalam kedudukan serta dalam bentuk pengaturannya yang paling tepat. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan peneltian ini difokuskan pada data-data primer berupa peraturan perundang-undangan baik bersumber dari dalam maupun luar negeri, serta data-data sekunder yang meliputi literatur, jurnal, serta wawancara dengan subyek yang berkaitan dengan ranah penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Big Data Analytics memiliki kedudukan hukum sebagai obyek kekayaan intelektual dalam kerangka hukum rahasia dagang yang dilindungi oleh UU No. 30/2000. Selanjutnya mengenai proses data mining pun telah diakomodir secara spesifik dalam Permenkominfo No. 20/2016 yang mengadopsi prinsip “purpose limitation” dari GDPR Uni Eropa serta PIPA Korea Selatan, namun belum terancang secara menyeluruh dalam peraturan perundangundangan. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen hukum yang lebih mengakomodir era konvergensi teknologi, dimana konstruksi hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter manusia melalui kepastian hukum dalam menyambut masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.