• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MATERIIL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KEAGAMAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  033/2020	033/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	033/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam sejarah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah digunakan sebagai sumber hukum materil, namun pernah juga Fatwa MUI dikeluarkan untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan kedudukan Fatwa MUI dalam pengujian undangundang, apakah diperlukan atau tidak. Kondisi tersebut menimbulkan dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, pertama, bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber hukum materiil mempengaruhi pengambilan putusan pengujian undang-undang bidang keagamaan di Mahkamah Konstitusi? Kedua, kondisi seperti apa yang mempengaruhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat digunakan hakim konstitusi dalam pengujian undang-undang keagamaan? Untuk menjawab pertanyaan diatas penelitian ini menggunakan pendekatan sociolegal dengan spesifikasi penelitian deksriptif analitis. Penelitian ini akan menggunakan tiga teori yakni, teori sumber hukum, teori penemuan hukum, serta teori hubungan negara dan agama. Penelitian ini akan dilengkapi data hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dari Majelis Ulama Indonesia dan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai sumber data empiris untuk melihat bagaimana implementasi yang terjadi secara langsung dalam praktik. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam penggunaan Fatwa sebagai sumber hukum materiil berkaitan dengan pola hubungan negara dan agama di Indonesia, dan Indonesia memiliki pola hubungan differentiation sehingga konsekuensi terhadap eksistensi Fatwa ada dua hal, pertama, secara bentuk formal Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat digunakan sebagai sumber hukum materill namun tidak membuat hakim terikat secara langsung layaknya sumber hukum materiil lainnya. Kedua, untuk menentukan apakah suatu pengujian undang-undang berkaitan dengan bidang keagamaan atau tidak untuk kemudian menggunakan fatwa. Hal ini akan sangat bergantung kepada dua hal: Pertama, faktor persepsi yang hakim pegang, dalam persepsi hakim yang bersifat nasionalis akan berbeda dengan yang bersifat religius, Kedua, Metode interpretasi yang dapat mengklasifikasikan undang-undang kepada nilai keagamaan menurut peneliti hanya terdapat beberapa saja seperti dalam metode gramatikal, historis atau teleologis

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.