• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

EFEKTIVITAS PENGATURAN DALAM PENGGUNAAN KNALPOT NON STANDAR DI KOTA BANDUNG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  030/2020	030/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	030/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Mengendarai sepeda motor bagi masyarakat terkadang tidak hanya karena kebutuhan alat transportasi, melainkan untuk menunjukkan nilai kebanggaan bahkan strata ekonomi. Hal ini sejalan dengan maraknya modifikasi yang dilakukan oleh pemilik sepeda motor yang dimaksudkan untuk memperindah penampilan sepeda motor miliknya bahkan menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan ekonomi. Salah satu bentuk modifikasi yang umum dijumpai di jalan ialah modifikasi terhadap knalpot dengan menggunakan knalpot non-standar. Penggunaan knalpot nonstandar dinilai tidak memenuhi syarat laik jalan. Pernyataan bahwa knalpot non-standar tidak memenuhi syarat laik jalan dibuat menggunakan dasar diskresi. Hal inilah yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai dibolehkannya menggunakan knalpot non-standar di jalan raya. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain, serta memandang hukum sebagai fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot non-standar di jalan raya di wilayah Kota Bandung memang benar dilakukan atas dasar diskresi. Diskresi digunakan untuk memangkas waktu pemeriksaan kendaraan, dimana petugas hanya melihat kondisi fisik motor untuk menyatakan bahwa motor tersebut dalam kondisi laik jalan. Pengaturan mengenai penggunaan knalpot non-standar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum mampu mempolakan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan, sebab kurang mendapat dukungan masyarakat luas, kurang memenuhi syarat berlakunya secara filosofis, walaupun secara yuridis memenuhi syarat

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.