• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

STATUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PANTAI DAN PESISIR YANG DIJADIKAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH PELANTAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  021/2020	021/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	021/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	penguasaan tanah di kawasan pantai dan pesisir
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kawasan pantai dan pesisir pada umumnya telah dijadikan tempat tinggal yang pada mulanya didirikan oleh para nelayan dengan alasan ingin dekat dengan sumber mata pencahariannya yakni di laut. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menyebut tempat tinggal yang didirikan kawasan pantai dan pesisir adalah rumah pelantar yakni rumah panggung yang berada di atas air laut yang berkonstruksi kayu dan menyatu dengan dasar laut. Selain penduduk Anambas, para pendatang dari luar Anambas juga dapat mendirikan rumah pelantar di pesisir maupun pantai yang membentuk populasi yang kemudian menjadi sebuah permukiman. Namun terhadap permukiman tersebut terdapat permasalahan hukum yakni mengenai penguasaan tanah di kawasan pantai dan pesisir yang tidak memiliki status hukum yang jelas, bangunan tersebut hanya berdasarkan Alas Hak yang diberikan oleh Kepala Desa setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penguasaan tanah di kawasan pantai dan pesisir yang dijadikan permukiman rumah pelantar di kabupaten kepulauan anambas provinsi kepulauan riau dan mengenai status dari permukiman rumah pelantar di kawasan pantai dan pesisir yang menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menekankan pada norma hukum, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kawasan pesisir dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan data berupa peraturan perundang – undangan, studi kepustakaan maupun hasil wawancara yakni dengan Kepala Desa Pesisir Timur dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, penguasaan tanah yakni Alas Hak yang diberikan oleh Kepala Desa setempat yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Anambas ini tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Seharusnya Permukiman Rumah Pelantar di Kawasan Pantai Dan Pesisir memilik Izin Lokasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, bagi masyarakat lokal, masyarakat tradisional atau pendatang yang tidak secara turun temurun. Lalu untuk masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di kawasan pesisir dapat memiliki hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas hal ini dilakukan sebagai upaya terciptanya kepastian hukum

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.