• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

TINJAUAN STATUS HUKUM DAN AKTIVITAS WAHANA TANPA AWAK BAWAH AIR (AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE) BERDASARKAN REZIM RISET ILMIAH KELAUTAN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  007/2020	007/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	007/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	rezim MSR
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam beberapa dekade terakhir terdapat perkembangan signifikan dalam teknologi platform yang digunakan dalam melakukan riset ilmiah kelautan, khususnya suatu wahana tanpa awak yang dapat beroperasi secara otonom. Autonomous Underwater Vehicle (AUV) adalah salah satu wahana yang dapat dioperasikan di bawah air dan dapat beroperasi tanpa awak secara sebagian atau sepenuhnya. Perkembangan teknologi ini namun belum didukung kerangka hukum internasional yang secara khusus mengakomodir aktivitas AUV. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) juga tidak mengatur aktivitas platform yang bergerak secara nirawak seperti AUV. Terdapat praktik negara yang menerapkan rezim Bab XIII Marine Scientific Research (MSR) UNCLOS terhadap aktivitas AUV. Namun, aplikabilitas rezim MSR terhadap semua aktivitas pengumpulan kelautan pun saat ini masih menimbulkan perdebatan. Sedangkan, AUV juga digunakan negara-negara untuk aktivitas selain riset ilmiah kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum internasional terkait rezim riset ilmiah kelautan terhadap aktivitas AUV. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan asas-asas hukum dan perbandingan hukum dan studi lapangan. Penulis juga menggunakan metode analitis dekriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rezim MSR saat ini tidak mudah untuk diaplikasikan terhadap aktivitas AUV karena rezim MSR saat ini belum dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam penggunaan AUV. Permasalahan yang muncul di antaranya adalah penentuan ruang lingkup aktivitas dan status hukum AUV, perizinan negara pantai, serta pertanggungjawaban negara. Maka, diperlukan alternatif penyelesaian permasalahan tersebut untuk menangani tidak adanya kerangka hukum yang khusus mengatur AUV saat ini.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.