• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

KEDAULATAN ISRAEL DAN PALESTINA DALAM HAL PENETAPAN IBU KOTA ISRAEL DI YERUSALEM OLEH AMERIKA SERIKAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  003/2020	003/2020	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	003/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	IX, 107 Hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Yerusalem merupakan entitas khusus di bawah administrasi PBB dengan landasan hukum Resolusi Majelis Umum 181. Sebagai entitas khusus atau corpus separatum, Yerusalem tidak berada di bawah kedaulatan negara mana pun. Konflik Israel dan Palestina berpusat pada kota Yerusalem, di mana kedua negara tersebut mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya masing-masing. Jerusalem Embassy Act merupakan undang-undang nasional Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan membuka misi diplomatiknya di kota tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum atas Resolusi Majelis Umum 181 terhadap kedaulatan negara Israel dan Palestina, serta untuk mengetahui akibat hukum atas penetapan Jerusalem Embassy Act berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961. Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: pertama, Resolusi Majelis Umum 181 merupakan sumber hukum formil yang bersifat mengikat, sehingga Resolusi 181 tidak melanggar kedaulatan negara Israel dan Palestina karena kedua negara tersebut terikat pada ketentuan yang tercantum dalam Resolusi 181. Kedua, Amerika Serikat telah melanggar ketentuan dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 dengan penetapan Jerusalem Embassy Act karena Yerusalem secara hukum bukan merupakan wilayah kedaulatan Israel.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.