• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI KURATOR BERSTATUS TERSANGKA DALAM KASUS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT PT. MERANTI MARITIME DENGAN PT MAYBANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  182/2019	182/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	182/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	182/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Independensi, Kurator, Kepailitan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI KURATOR BERSTATUS TERSANGKA DALAM KASUS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT PT. MERANTI MARITIMEDENGAN PT MAYBANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANGABSTRAKAlfrido Victor Simanungkalit110110120135Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengamanatkan bahwa seorang kurator harus independen dalam mengurus dan membereskan harta pailit debitor. Pada kasus kepailitan PT. Meranti Maritime sebagai debitor merasa bahwa kurator tidak independen dalam menjalankan tugasnya, sehingga atas hal tersebut debitor melaporkan perbuatan kurator kepada pihak penyidik kepolisian. Penyidik kemudian menetapkan status kurator sebagai tersangka. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang kepailitan mengatur independensi kurator dalam proses kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh debitor yang merasa haknya dirugikan atas kesalahan kurator dalam proses kepailitan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analistis yang mempelajari dan meneliti Independensi pengurus dalam proses PKPU dan kurator dalam proses kepailitan. Tahapan penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan guna mendukung data lapangan. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif guna menemukan kejelasan atas pokok permasalahan yang ada.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama telah terjadi bias penafsiran dalam Undang-Undang, sehingga perlu dirumuskan sebuah tolok ukur independensi, yang dapat dijadikan pedoman baik bagi kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan terhadap harta pailit, maupun bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, dan hakim) dalam hal menangani perkarayang melibatkan kurator. Kedua, tindakan hukum yang dapat dilakukan debitor selain mengajukan permohonan penggantian kurator adalah tuntutan hukum. Tuntutan hukum terhadap profesionalisme kurator diajukan atas dasar adanya kesalahan dalam menjalankan profesi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.