• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Politik Hukum Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ditinjau dari Asas Jujur dan Adil

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  173/2019	173/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	173/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	173/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK POLITIK HUKUM PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASAS JUJUR DAN ADIL Dewa Ari Bhaskara Putra 110110120178 Peningkatan pengeluaran dana kampanye kandidat merupakan problematik pemilu yang muncul secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu, khususnya pilpres. Tingginya tingkat pengeluaran tersebut, secara linear bermuara pada ketidaksetaraan kesempatan bagi kandidat untuk dapat berkompetisi secara adil dalam pilpres. Oleh karena itu, sebagian peneliti menilai perlu untuk membatasi seberapa banyak yang dapat kandidat keluarkan dalam suatu aktifitas kampanye pilpres. Dalam praktik pengaturan dana kampanye pemilu secara global, pembatasan pengeluaran dana kampanye merupakan metode yang lazim dilakukan oleh beberapa negara sebagai tesis terhadap persoalan tersebut. Akan tetapi, sebagain peneliti lain, justru menilai pengaturan tersebut akan menimbulkan ketidakadilan karena akan menyetarakan kandidat dalam segala lini dan menegasikan pluralitas kandidat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif yang dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini melakukan studi kepustakaan terhadap teori dan praktik yang dibutuhkan untuk membedah topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalil-dalil yang mendasari pembatasan pengeluaran didasarkan pada asumsi yang keliru, serta justru menciptakan ketidak adilan diantara kandidat peserta pemilu. Selain itu, kebijakan pendanaan publik sebagai intervensi lanjutan terhadap pembatasan pengeluaran justru hanya akan membebani APBN, menguntungkan petahana, serta menjauhakan pemilih dengan kandidat terpilih.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.