• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Offshore Bunkering Berdasarkan Hukum Internasional

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  167/2019	167/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	167/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	167/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK OFFSHORE BUNKERING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Ramawarist Ramzani 110110120162 Penangkapan dan penahanan Kapal Tanker San Padre Pio saat melakukan offshore bunkering di ZEE Nigeria merupakan buntut panjang adanya ambiguitas diantara hak yang diperoleh Negara Pantai dan Negara Bendera di dalam UNCLOS 1982. Walhasil, semenjak diadopsinya perjanjian internasional ini, bermunculan sengketa terkait mengenai ragam aktivitas yang dapat dilakukan di ZEE Negara Pantai. Oleh karenanya, berdasarkan kasus ini juga kasus terkait lainnya, karya tulis ini mencoba mencari letak status praktik offshore bunkering oleh kapal asing di ZEE Negara Pantai juga penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pembahasan akan dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk melihat bagaimana praktik offshore bunkering secara umum berdasarkan perspektif hukum internasional. Pertama akan dijelaskan mengenai status offshore bunkering disertai dengan analisa penegakan hukum ketika terjadi sengketa akibat adanya tabrakan kepentingan yang terjadi di antara ketentuan hukum internasional dan juga perundang-undangan nasional Negara Pantai. Hal ini dilakukan dengan membandingkan praktik-praktik Negara berupa perundang- undangan nasional Negara-Negara dan juga putusan-putusan dari ITLOS untuk menganalisis masalah terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus offshore bunkering penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan yurisdiksi diantara Negara Pantai dan Negara Bendera yang juga bergantung kepada aktivitas dari kapal yang diisi bahan bakarnya. Pada kasus yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi mengadili haruslah ditentukan berdasarkan Pasal 59 UNCLOS 1982. Penelitian ini pun turut menyertakan praktik Negara terkait sehinga sampai pada kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap offshore bunkering sangat besar bergantung kepada perundang-undangan nasional Negara Pantai.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.