• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP PETANI PADI ATAS TANAH TERENDAM DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR WADUK JATIGEDE DITINJAU DARI PERATURAN PERTANAHA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  165/2019	165/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	165/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	165/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Daerah Aliran Sungai, Santunan, Tanah Terendam
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP PETANI PADI ATAS TANAH TERENDAM DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR WADUK JATIGEDE DITINJAU DARI PERATURAN PERTANAHAN ABSTRAK Tanah terendam yang berlokasi di DAS Cimanuk Jatigede Kabupaten Sumedang merupakan area tanah yang digunakan masyarakat sekitarnya sebagai media mencari nafkah melalui usaha tani. Area tanah terendam ini mempunyai siklus tersendiri untuk muncul ke permukaan dan kemudian terendam kembali oleh air sungai. Tahun 2013 saat akan dilakukan pemberian ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan PLTA Jatigede, area dari tanah terendam tersebut tidak tercantum sebagai target wilayah yang akan diberikan ganti kerugian, mengingat tim pengadaan tanah merasa kesulitan dalam menentukan batas-batas atas tanah terendam tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum dimana saat masyarakat yang mengaku mempunyai hak atas tanah terendam tersebut menuntut ganti kerugian namun tim pengadaan tanah mengaku sulit untuk membuktikan batasan objek tanah terkait karena siklus area tersebut yang tak tentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status akan tanah terendam DAS Cimanuk serta mengkaji bentuk ganti kerugian yang sesuai akan tanah terendam menurut Peraturan Pertanahan.Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dimana penggambaran data mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta praktis pelaksaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai status tanah dan ganti kerugian akan tanah terendam. Hasil penelitian menunjukan bahwa, status tanah dari tanah terendam ialah tanah yang dikuasai oleh negara. Mengenai penggantian kerugian, masyarakat terkait tidak mendapatkan ganti kerugian yang berlandasakan UU No 2 Tahun 2012. Namun, masyarakat terkait dapat diberikan santunan sebagaimana apa yang tercantum dalam Pasal 6 Perpres 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.