• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK ALIPAY DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  163/2019	163/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	163/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	163/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Alipay, Tekfin, Sistem Pembayaran
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK ALIPAY DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ABSTRAK M. Ihsan Abdurrahman 110110150032 Perkembangan teknologi kini telah sampai kepada sektor finansial. Ramah dan tingginya pertumbuhan permintaan atas penyelenggaraan teknologi finansial tersebut telah menjadi sebuah peluang bagi perusahaan rintisan untuk memulai bisnisnya. Permasalahan utama dari sebuah teknologi yang berkembang adalah tidak selalu berjalan beriringan dengan regulasi. Alibaba sebagai salah satu perusahaan E-Commerce dunia, telah mulai melakukan ekspansinya bisnisnya di Indonesia. Alibaba melakukan ekspansi bisnisnya melalui Tekfin penyelenggara dompet elektronik yang dikenal dengan Alipay. Alipay telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen sebagai pengganti uang tunai mereka. Dalam praktiknya Alipay tidak mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari eksistensi Alipay di Indonesia, dan mengetahui implikasi dari adanya regulasi peraturan bank Indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran terhadap Alipay. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi virtual melalui informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut: Pertama, eksistensi Alipay memberikan akibat hukum dalam sistem pembayaran nasional. Hal ini disebabkan Alipay tidak mematuhi segala ketentuan terkait dengan penyelenggaraan dompet elektronik di Indonesia. Akibat hukum lainnya ialah Alipay dan konsumen yang menggunakan aplikasinya di Indonesia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Kedua, implikasi dari adanya pemberlakuan PBI PPTP bagi Alipay ialah Alipay harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian terhadap aturan tersebut. Yang mana mulai dari komposisi kepemilikan modal di Indonesia, hingga penyelesaian administrasi pendirian PT di Indonesia. Alipay diberikan tenggat waktu 6 bulan sebelum dikenakan sanksi oleh pemerintah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.