• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Rumah yang Dilakukan oleh Developer Perumahan yang Mengagunkan Sertifikat Induk ke Bank dikaitkan dengan KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2011

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  149/2019	149/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	149/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	149/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	perjanjian, wanprestasi, sertifikat, upaya hukum
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER PERUMAHAN YANG MENGAGUNKAN SERTIFIKAT INDUK KE BANK DIKAITAKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ABSTRAK Seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang juga memengaruhi jumlah rumah sebagai suatu kebutuhan pokok, muncul pihak developer yang turut serta membantu pemerintah dalam membangun perumahan. Masyarakat yang hendak membeli rumah melalui developer tidak sepenuhnya paham dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga jika di kemudian hari terdapat masalah tentunya akan merugikan masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai akibat hukum bagi developer yang mengagunkan sertifikat induk ke bank dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli yang merasa dirugikan karena rumah tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada norma hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis dan mengolah data berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan jawaban yakni developer tidak berwenang mengagunkan sertifikat kepada bank sebelum melakukan pemecahan dan perjanjian yang dibuat oleh developer dengan bank dianggap batal demi hukum. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika rumah tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian ialah upaya penyelesaian hukum secara non-litigasi dan litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.