Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUMNAS SEBAGAI PENGEMBANG KEPADA PENGHUNI RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN ATAS KETERLAMBATAN PENERBITAN SERTIFIKAT BAIK FUNGSI DIKAITKAN DENGAN UU 20/2011 DAN UU 08/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUMNAS SEBAGAI PENGEMBANG
KEPADA PENGHUNI RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN ATAS
KETERLAMBATAN PENERBITAN SERTIFIKAT ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    153/2019153/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    153/2019
    Penerbit Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    153/2019
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUMNAS SEBAGAI PENGEMBANG
    KEPADA PENGHUNI RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN ATAS
    KETERLAMBATAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
    DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011
    TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
    TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
    Binandari Nasha Tania
    110110150204
    ABSTRAK
    Rumah susun sebagai suatu hunian wajib memenuhi serangkaian
    persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengembang rumah susun, salah
    satunya yaitu memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Namun, terdapat pengembang
    rumah susun yang tidak mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi
    kepada dinas daerah terkait setelah pembangunan rumah susun selesai, yang
    nantinya dapat merugikan para penghuni rumah susun. Penelitian ini bertujuan
    untuk menemukan bentuk pertanggungjawaban pengembang kepada para
    penghuni rumah susun atas keterlambatan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi,
    dan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh para
    penghuni rumah susun untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari
    pengembang atas kerugian dari adanya keterlambatan penerbitan Sertifikat
    Laik Fungsi.
    Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
    normatif yang bertitik tolak dari data sekunder terkait rumah susun, Sertifikat
    Laik Fungsi, dan perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data yang
    digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan
    para narasumber terkait. Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi
    penelitian deskriptif analitis dan analisis data dilakukan dengan metode analisis
    normatif kualitatif.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dapat
    dipenuhi oleh Perumnas adalah dengan segera melakukan pengurusan
    Sertifikat Laik Fungsi dan memberikan ganti rugi kepada para penghuni.
    Tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh para penghuni Rusunami Bandar
    Kemayoran untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari Perumnas yaitu
    dengan melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yang dianggap
    akan lebih efektif untuk kasus ini, khususnya melalui konsiliasi sebagai tindak
    lanjut dari mediasi yang pernah dilaksanakan oleh para pihak sebelumnya.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi