• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  156/2019	156/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	156/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	156/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Girik, Pendaftaran Tanah, Sertifikat, Konversi.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Dimas Muhammad Alfian 110110140213 ABSTRAK Tanah girik adalah sebutan untuk tanah adat yang merupakan surat pajak hasil bumi/verponding sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Setelah diberlakukannya UUPA, tanah girik harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor pertanahan setempat sehingga dapat diterbitkannya surat bukti kepemilikan yang kuat, sah dan diakui oleh UUPA itu sendiri yaitu sertifikat yang memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik). Apabila suatu tanah girik tidak segera dilakukan konversi menjadi sertifikat akan menimbulkan suatu kondisi yang rawan akan terjadinya berbagai permasalahan seperti perebutan hak kepemilikan, penyerobotan, hingga kecurangan dalam proses jual beli tanah. Seperti permasalahan penyerobotan hak milik yang dialami oleh Ny. Sugiarti karena tanah girik yang dimilikinya belum didaftarkan sehingga dirinya belum memiliki sertifikat hak milik sebagai alat pembuktian yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak yang paling berhak atas tanah yang disengketakan serta mengetahui perlindungan hukum atas para pihak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan data dianalisis dengan cara kualitatif. Melalui penelitian ini, dapat diketahui pihak yang paling berhak atas suatu tanah yang di atasnya telah dibangun restoran ayam goreng berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah adat yang belum melakukan pendaftaran tanah, yang kemudian terjadi permasalahan atas tanahnya. Bagi pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang paling berhak atas suatu tanah tersebut, selain itu dapat meminta pembatalan sertifikat hak kepada Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.