• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PEMBANGUNAN PULAU BUATAN UNTUK AKTIVITAS MILITER DI LAUT TIONGKOK SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  154/2019	154/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	154/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	154/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pulau Buatan, Aktivitas Militer, Laut, Tiongkok
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK PEMBANGUNAN PULAU BUATAN UNTUK AKTIVITAS MILITER DI LAUT TIONGKOK SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL NAUFAL FIANDA DIRGANTARA 110110150209 Laut sebagai salah satu sumber penghidupan manusia mulai mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu perkembangan yang sangat pesat adalah pembangunan pulau buatan di laut.. Kini pembangunan dan pemanfaatan pulau buatan ini sudah mulai digunakan untuk aktivitas militer, seperti dengan membangun pangkalan militer dan radar serta alat militer lainnya. Tiongkok sebagai salah satu negara yang membuat pulau militer dan digunakan untuk aktivitas militer tersebut dilakukan di Laut Tiongkok Selatan. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai penggunaan pulau buatan untuk aktivitas militer. Selain itu perlu dikaji pula bagaimana tindakan Tiongkok dalam pembangunan pulau buatan yang mereka lakukan di Laut Tiongkok Selatan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Penelitian dilakukan dengan dua tahap yakni penelitian kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum internasional dan literatur lainnya yang mendukung penelitian serta lapangan dengan metode wawancara terhadap narasumber di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pembuatan pulau buatan dan penggunaannya untuk kepentingan aktivitas militer diperbolehkan oleh hukum internasional selama tidak bertentangan dengan hukum internasional, memperhatikan navigasi kapal di laut, tidak dijadikan titik acuan penarikan garis pangkal untuk yurisdiksi suatu negara, dan diawali dengan notifikasi oleh negara pembuat kepada negara lain dan juga kepada IMO sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan kapal di laut. Tindakan Tiongkok dalam membangun pulau buatan di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dikatakan sesuai dengan hukum internasional karena telah mengakibatkan kegaduhan bagi negara sekitar dan ditujukan untuk memperkuat klaim kedaulatan mereka di Laut Tiongkok Selatan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.