• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Pertanggungjawaban Pengembang Perumahan Dalam Pembangunan Rumah di atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman Provinsi DIY Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawassan Permukiman

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  151/2019	151/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	151/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	151/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PEMBANGUNAN RUMAH DI ATAS RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Intan Saputri 110110150046 ABSTRAK Peningkatan kebutuhan akan perumahan memberikan kesempatan kepada pengembang perumahan/developer untuk ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, aman, serasi, dan teratur. Namun, dalam praktiknya meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, masih banyak pengembang perumahan/developer yang kurang teliti dalam melaksanakan pembangunan perumahan hingga menimbulkan kerugian pada konsumen perumahan, salah satunya akibat tidak terpenuhinya syarat administratif penyelenggaraan perumahan, khususnya tidak terbitnya izin mendirikan bangunan dari Pemerintah karena pembangunan diadakan di atas ruang terbuka hijau, yang mana merupakan lahan yang dilarang untuk penyelenggaraan perumahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan analisis data yuridis kualitatif yaitu mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuan-ketentuan hukum yang mengkaji permasalahan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan perumahan di ruang terbuka hijau merupakan wujud dari perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku diwajibkan mengganti kerugiannya, dan bentuk pertanggungjawaban pengembang perumahan/developer kepada konsumen yaitu pembangunan kembali perumahan di tempat yang seharusnya agar pengembang perumahan/developer dapat memenuhi syarat administrasi penyelenggaraan perumahan dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen perumahan. Kata Kunci: pembangunan perumahan, ruang terbuka hijau, pertanggungjawaban pengembang

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.