• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA PENSIUN (BNI) 46 TERHADAP PESERTA JAMINAN HARI TUA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DAN POJK No 3 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  147/2019	147/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	147 / 2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xi, 128 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	147/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Tugas yang harus diemban dana pensiun adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang terhimpun dari kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan dan atau pemberi kerja. Tugas selanjutnya adalah membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan di masa purnakaryanya. Lembaga Dana Pensiun BNI 46 telah melakukan permasalahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan hak hak pensiun BNI belum semuanya dipenuhi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pengelolaan Dana Pensiun BNI 46 melalui investasi Dana pensiun Dikaitkan POJK Investasi dan pertanggungjawaban Pengelola Dana Pensiun BNI 46 terhadap hak peserta jaminan hari tua yang tidak diberikan. Penulisan tugas akhir ini pedoman kepada metode pendekatan yuridis normatif dengan penelitian analisis kuantitatif yang mengutamakan dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan juga penulisan tugas akhir ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dan menyangkut permasalahan di atas. Hasil Penelitian ini dalam kaitan dengan upaya meningkatkan manfaat bagi Dana Pensiun yang telah ditanamkan oleh Peserta, OJK melalui POJK No 3 tahun 2015 mengenai Investasi Dana Pensiun, harus dijadikan pedoman bagi pengurus dana pensiun dalam melaksanakan program pensiun. Sebagai badan hukum, dana pensiun mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan tindakan yang melanggar tugasnya. Bentuk Pertanggung Jawab yang dilakukan oleh pengurus yang melakukan tindakan yang melanggar tugasnya adalah dengan ganti rugi berupa uang atas kerugian yang ditimbulkan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.