• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUSTERHADAP PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  097/2019	097/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	097/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xiii, 115 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penerapan asas contrarius actusdalam proses pencabutan status badan hukum organisasi masyrakat menurut Perppu Ormas sendiri menimbulkan banyak pertanyaan dilingkungan masyarakat karena dengan dalih pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyrakatan belum menerapkan sanksi yang efektif sehingga diperlukan mencantumkan asas contrarius actus sebagai landasan diterapkannya sanksi terhadap organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas contrarius actus terhadap pencabutan status badan hukum orgaisasi kemasyrakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undangserta mengetahui kendala yuridis dalam praktik penerapan asas contrarius actus tersebut.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Penerapan Asas Contrarius actusterhadap pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undangmerupakan sarana penegakan hukum administrasi negara dimana ia merupakan sebagai bentuk dari sanksi yang regresif yang dimana berjenis sanksi penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sehingga penerapan asas contrarius actus dalam hal ini adalah sebagai bentuk sanksi administratif.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.