• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. TENTANG PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN ATAS ATTY SUHARTY OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  090/2019	090/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	090/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xii, 82 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	tentang Kekuasaan Kehakiman.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam Putusan Praperadilan Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.tentang penangkapan dalam hal tertangkap tanganatas nama Pemohon Praperadilan Atty Suharty, Majelis Hakim menolak permohonan praperadilan Pemohon dengan menyatakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimanakah pengaturan mengenai pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Termohon dan apakah Majelis Hakim yangmemutus penangkapan atas Pemohon yang dilakukan oleh Termohonpraperadilan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitelah tepat.Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan data-data yang sifatnya primer berupa wawancara dan bersifat sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Berdasarkan hasil penilitian, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai OTT yang dilakukan oleh Termohontidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang undangan atau Hukum Positif Indonesia, akan tetapi hal ini tidak menjadikan OTT yang dilakukan oleh Termohon adalah illegal, hal ini dikarenakan OTT merupakan prosedur penangkapan yang aturannya diatur secara implisit dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,dan Majelis Hakim yang dalam putusannya menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya tidak menjelaskan secara jelas alasan dan pertimbangan dibalik putusannya yang dalamhal inipertimbangan hukum Majelis Hakim tersebuttidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.