Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN ANTARA KONSEP FREE FLOW OF SKILLED LABOURDALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINTDENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA


Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah cita-cita yang dicetuskan oleh pemimpin negara ASEAN sejak dideklarasikannya ASEAN Concord ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    079/2019079/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    079/2019
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    vii, 112 hal, 30 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah cita-cita yang dicetuskan oleh pemimpin negara ASEAN sejak dideklarasikannya ASEAN Concord II di Balitahun 2003.Adapun cita-cita dari MEA adalah melakukan liberalisasi demi terciptanya perekonomian yang stabil, makmur, dan kompetitif di kawasan regional ASEAN.Salah satu cita-cita tersebut adalah adanya free flow of skilled labour(arus bebas tenaga kerja terampil), di mana diharapkan tenaga kerja terampil di kawasan dapat melakukan mobilisasi tanpa adanya hambatan yang substansial antar negara anggota ASEAN. Namun demikian, untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah cukup melalui perjanjian maupun deklarasi yang dicetuskan dalam instrumen hukum ASEAN saja, melainkan diperlukan adanya peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pengimplementasian dari kesepakatan tersebut. Diperlukan adanya harmonisasi hukum yang berfungsi untuk mencapai kesesuaian di mana negara melakukan perubahan peraturan agar dapat selarasdengan kesepakatan yang telah diatur bersama. Tulisan ini dibuat untuk memahami sejauh mana telah terjadi kesesuaian antara instrumen regional ASEAN dan peraturan perundang-undanganIndonesia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menitikberatkan pada norma hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, terutama masyarakat regional ASEAN. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, untuk kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi proses harmonisasi dimana telah terjadi kesesuaian antara instrumen hukum regional ASEAN denganperundang-undangan di Indonesia. Namun demikian masih ditemukan beberapa hal dalam peraturan perundang-undangan yang belum sesuai secara jiwa liberalisasi ASEAN maupun dalam pelaks
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi