• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BAGI KORPORASIDITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  069/2019	069/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	069/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xiv, 132 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Keberadaan korporasi secara tidak langsung menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan pencemaran lingkungan akibat sisa limbah produksi korporasi. UU PPLH mengakomodir korporasi sebagai salah satu subjek hukum lingkungan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dapat dipidanakan. Hukum pidana digunakan karena melalui unsur pemidanaan diharapkan dapat membuat korporasi tidak melakukan kejahatan terhadap lingkungan. Perma 13/2016 menyatakan bahwa pidana yang paling tepat bagi korporasi adalah pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tujuan penerapan pidana denda bagi korporasi dan memahami dan menemukan faktor penghambat penerapan pidana denda bagi korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis . Penelitian ini menggunakan data sekunder bak berupa perundang-undangan maupun putusan hakim dalam kasus pencemaran limbah B3. Penlitian ini menggambarkan peraturanyang ada dikaitkan dengan pelaksanaan hukumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah implementasi pidana denda sudah sesuai dengan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya pidana denda nyatanya belum mampu mengurangitingkat pencemaran limbah B3 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nampaknya jumlah pidana denda yang dibebankan belum membuat korporasi untuk tidak melakukan tindak pidana pencemaran limbah B3 lagi. Terlebih dalam penerapan pidana denda, menuai hambatan yang berasal dari faktor-faktor penegakan hukum. Beberapa faktor yang dirasa paling menghambat adalah faktor penegak hukum dan faktor hukumnya sendiri. Faktor penegak hukum, yang mana masih banyak yang belum memahami akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan. Faktor hukumnya sendiri merujuk pada ketiadaan aturan pelaksana mengenai ketentuan pidana denda bagi korporasi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.