• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG DALAM BENTUK PERBUDAKAN TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PADA INDUSTRI PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  042/2019	042/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	042/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xi, 184 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	perdagangan orang
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Industri Perikanan merupakan lingkungan kerja yang keras dan rentan akan eksploitasi tenaga kerja khususnya terhadap Anak Buah Kapal.Seringkali Industri Perikanan menggunakanpekerja migran yang merupakankorbandaritindak pidana perdagangan oranguntuk dijadikan sebagai Anak Buah Kapalnya tersebut.Pekerja migran yangmemiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendahmudah untuk dijadikan target perdagangan orang. Selanjutnya mereka dijadikansebagaibudak dengan disiksa, diisolasi bahkan dibunuh. Adapun hal ini terjadi di Industri Perikanan Benjina Indonesia dan Kantang Thailand yang korbannya mencapai lebih dari seribu orang. Dalam menyikapi kejadian tersebut, penegakan hukum harus memperhatikan standar perlindungan Anak Buah Kapal dan juga mewujudkan mekanisme penegakan hukum yang tepat. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkajidan menguji aspek-aspek hukum yang terkait dan bagaimana pelaksanaannya. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis yang sumbernya adalah bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berkaitan serta berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk perbudakan terhadap Anak Buah Kapal di Industri Perikanan.Berdasarkan hasil penelitian, Penulismemperolehkesimpulan bahwa PT. Pusaka Benjina Resourcesyang merupakan Industri Perikanan di Benjina, jugasebagai pemberi kerja tidak menjalankanstandar perlindungan untuk mempekerjakan pekerjamigransebagai anak buah kapaldalam Industrinya. Dampaknya, para anak buah kapaltersebut,tidak memiliki hak-hak yang semestinya dilindungi dan diwujudkan. Selanjutnya, penegakan hukum atas kasus tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk perbudakan ini,diketahui tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari faktorpenegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat yang mempengaruhi penegakanhukumatas tindak pidana tersebut. Sehingga untuk mewujudkan penegakan hukum yang tepatdalam kasus ini perlu adanyapengaturan mengenai tenaga kerja di laut dan pengawasannya, serta perlunya peningkatan kinerja penegak hukum, sarana atau fasilitas dan kesadaran masyarakat sehingga dapat menanggulangi, memberantasdan mencegahtindak pidana perdagangan orangini kembali terjadi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.