• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PINJAMAN MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TURUNANNYA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  040/2019	040/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	040/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xiii, 168 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam UU Desa telah memberikan kuasa kepada Desa untuk membentuk BUM Desa Bersama. Hal tersebut yakni dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha financial business berupa pemberian pinjaman. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni penerapan prinsip 5C dalam pemberian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Bersama dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama apabila terdapat pinjaman macet. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengkajian perundang-undangan yang berlaku mengenai Desa dan penelitian di lapangan BUM Desa Bersama terkait prinsip kehati-hatian berupa prinsip 5C dan pertanggungjawabannya. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan fakta. Adapun metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif yaitu analisis didasarkan dari peraturanperaturan hukum yang ada sebagai norma hukum positif bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini menunjukkan bahwa Penerapan prinsip 5C dalam pemberian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Bersama belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya jaminan yang menurut analisa prinsip 5C disebut collateral, yang menyebabkan terdapatnya pinjaman macet. Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama apabila terdapat pinjaman macet dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni di luar jalur hukum dan jalur hukum. Penyelesaian permasalahan pinjaman macet baru dilakukan dengan cara di luar jalur hukum, yakni musyawarah

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.