• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  035/2019	035/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	035/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	x, 102 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Badan Usaha Jasa Konstruksi mendapatakan beban perizinan yang menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah ini timbul dari adanya dua peraturan yang mengatur mengenai Sertifikat Badan Usaha. BUJK pembangkit tenaga listrik diwajibkan oleh Kementerian ESDM untuk memiliki SBU yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Kementerian PUPR mewajibkan untuk memiliki SBU yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Hal ini sangat mempengaruhi sektor penanaman modal di bidang jasa konstruksi pembangkit listrik karena dengan adanya dualisme aturan ini tidak tepenuhi unsur kepastian hukum dalam penanaman modal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran secara komprehensif mengenai dualisme aturan sertifikasi badan usaha bagi usaha jasa konstruksi pembangkit tenaga listrik dan imbasnya terhadap penanaman modal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi badan usaha dan penanaman modal. Praktik perizinan badan usaha jasa konstruksi pembangkit tenaga listrik saat in mengalami permasalahan dualisme aturan mengenai sertifikat badan usaha yang menimbulkan tidak terpenuhinya aspek kepastian hukum dalam penanaman modal di bidang jasa konstruksi di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memenuhi aspek kepastian hukum dalam penanaman modal adalah dengan memberlakukan kedua SBU yang dikeluarkan oleh LPJK dan LSBU, namun hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan karena timbul permasalahan baru dimana tidak terpenuhinya asas perizinan dalam penanaman modal yaitu cepat, mudah, dan berbiaya ringan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.