• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS PENGUNGKAPAN RAHASIA NEGARA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  032/2019	032/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	032/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xi, 155 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pengungkapan rahasia negara dalam proses pembuktian tindak pidana seringkali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang dapat mempersulit tercapainya tujuan dari hukum acara pidana. Batasan rahasia negara yang masih samar, pengaturan terkait rahasia negara yang belum memadai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, benturan kepentingan negara dan kepentingan pencarian kebenaran materiil di pengadilan merupakan beberapa hal yang dapat ditemui dalam membahas rahasia negara serta pengungkapannya dalam proses pembuktian tindak pidana. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai kualifikasi rahasia negara serta pengungkapan rahasia negara dalam proses pembuktian tindak pidana yang dikaitkan dengan peran hakim dalam hukum acara pidana. Metode penilitian hukum yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan melalui wawancara.adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan rahasia negara memiliki kualifikasi-kualifikasi yaitu: merupakan kepentingan negara atau halhal yang berurusan dengan kepentingan negara; memiliki wujud berupa informasi, benda, dokumen, aktivitas negara; memenuhi unsur-unsur rahasia negara; serta ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan rahasia negara dalam proses pembuktian tindak pidana pun dapat dilakukan dengan syarat-syarat berupa izin kepada presiden serta dalam persidangannya bersifat tertutup karena sifatnya yang ketat dan terbatas. Sementara hakim dalam perannya berdasarkan hukum acara pidana dapat ikut menentukan apakah rahasia negara yang dimaksud memang dibutuhkan dalam pencarian kebenaran materiil dari suatu tindak pidana sehingga rahasia negara tersebut perlu dimintakan untuk diungkapkan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.