• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEABSAHAN PENJUALAN TANAH TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM HAL TERDAPAT SITUASI MAFQUD DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  027/2019	027/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	027/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xi, 112 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penjualan Tanah, Harta Bersama, Mafqud
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tiap manusia memiliki hasrat dan keinginan dalam dirinya untuk hidup berkelompok dan berdampingan dengan orang lain. Hal tersebut diwujudkan dengan melaksanakan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahgia dan kekal namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya mengingat kenyataan menunjukan bahwa teramat banyak pasangan suami-istri yang perkawinananya “terpaksa” harus berakhir ditengah jalan, salah satu alasan perceraian adalah ditinggalkan pasangan untuk waktu yang sangat lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menentukan keabsahan penjualan tanah harta bersama ketika terdapat situasi mafqud yang belum dilakukan pembagian harta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsepkonsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang behubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yakni dengan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif, yaitu menjabarkan fakta berdasarkan hasil penelitian berupa penjelasan yang tidak berbentuk angka. Berdasarkan hasil penelitian ini maka tanah hasil harta bersama dalam perkawinan yang pasangannya dinyatakan mafqud apabila ingin dilakukan pemindahan hak maka harus terdapat putusan pengadilan terlebih dahulu terkait pembagian harta yang di dapatkan pasangan hidup. Apabila hakim telah memutus maka pihak pasangan yang memohonkan baru bisa menggunakan harta bersama tersebut setelah dibagi oleh pengadilan. Kata

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.