• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

URGENSI EKSTRADISI SEDERHANA DALAM PENYERAHAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA NEGARA PEMINTA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	003/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xiii, 145 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Ekstradisi diartikan sebagai suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana yang telah melakukan suatu kejahatan. Penyerahan tersebut dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Di Indonesia, ekstradisi diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan beberapa perjan jian bilateral dengan negara asing. Sebagai payung hukum ekstradisi di Indonesia, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan penanganan kasus ekstradisi yang ada. Prosedur ekstradisi yang tercan tum dalam undang - undang tersebut masih cenderung memakan waktu yang lama, sehingga tidak dapat memberikan penanganan ekstradisi yang cepat bagi termohon ekstradisi yang menyerahkan diri secara sukarela. Padahal, hal tersebut dapat dilakukan melalui prosedu r ekstradisi yang disederhanakan ( simplified extradition ). Salah satu cara Indonesia sebagai Negara Diminta dalam penyerahan termohon ekstradisi yang telah menyerahkan diri secara sukarela adalah melalui Deportasi. Dalam artian, penyerahan tersebut dilakuk an diluar prosedur ekstradisi sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan permintaan ekstradisi oleh Negara Peminta. D ampak dari tidak adanya pengaturan simplified extradition yang diterima oleh termohon ekstradisi adalah tidak adanya jaminan perlindungan hak - hak termohon ekstradisi karena prosedur penyerahannya kepada Negara Peminta dilakukan diluar due process of law sehingga tidak memiliki Penetapan Pengadilan. Sedangkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagai Negara Diminta adalah menjalan kan prosedur ekstradisi formal yang memakan waktu dan tenaga sumber daya manusia lebih banyak. Pengaturan simplified extradition di Indonesia telah dianggap sebagai hal urgen oleh lembaga - lembaga yang menangani proses ektradisi antara lain Kementerian Huku m dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kejaksaan Republik Indonesia. Prosedur ekstradisi yang disederhanakan dilakukan melalui tahapan persidangan di pengadilan dan tetap melalui penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim, namun tidak lagi melewati pertimbangan dari para Menteri terkait dan juga tidak melewati pertimbangan dari Presiden Republik Indonesia. Dengan simplified extradition penegakan hukum pidana internasional dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanf aatan baik bagi termohon ekstradisi dan untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri akan jauh lebih efektif dan efisien . Mengenai a danya perubahan undang - undang melalui Rancangan Undang - Undang Ekstradisi menjadi satu solusi dapat diberlakukannya mekanism e simplified extradition di Indonesia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.