• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEPADA PENDERITA SKIZOFRENIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  001/2019	001/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	001/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	ix, 109 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	penyakit ke jiwaan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEPADA PENDERITA SKIZOFRENIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Abstrak Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie 1101101 10144 Skizofrenia adalah penyakit ke jiwaan yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami pemikiran yang irasional dan kehilangan kontak dengan realita. Dalam hukum pidana, keadaan j iwa yang terganggu karena penyakit dapat men iada k an kemampuan bertanggungjawab se seorang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 44 KUHP . Namun , pada implementasinya, masih ada pemidanaan terhadap penderita skizofrenia meskipun ahli kejiwaan telah dihadirkan di p eng adilan . Selain itu, terdapat juga perbedaan perla kuan terhadap pelaku tindak pidana penderita skizofrenia yang telah diputus lepas, yait u perihal perintah perawatan di rumah sakit jiwa terhadap pelaku tindak pidana penderita cacat jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP tersebut . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan keterangan ahli dalam kasus yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan pelaku tindak pidana penderita skizofrenia dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bagaimana hakim menentukan penerapan tindakan perintah perawatan di rumah sakit jiwa yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif , yaitu penelitian terhadap asas - asas hukum yang terdapat dalam peraturan - peraturan, literatur, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis , yaitu melukiskan fakta - fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Analisis data dilakukan dengan berpedoman pada d ata - data kepustakaan untuk mendapatkan kesimpulan . Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas dan hakim boleh menggunakannya untuk membangun keyakinan, namun juga harus mempertimbangkan barang - barang bu kti lain yang hadir selama proses peradilan berlangsung . Selain itu, hakim juga tidak berkewajiban untuk memerintahkan pelaku tindak pidana penderita skizofrenia agar menjalani perawatan di rumah sakit jiwa apabila tidak dirasa perlu. Melalui penelitian, d ilihat juga adanya keperluan untuk mempertegas beberapa istilah yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP , serta upaya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana penderita skizofrenia yang telah kembali ke tengah

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.