• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PKWT TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  402/2018	402/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	402/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 86 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Manusia sebagai mahluk sosial memiliki kebutuhan yang sangat banyak, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka dituntut untuk memiliki pekerjaan agar bisa terus bertahan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan sehari - hari. Namun praktiknya terdapat jenis pekerjaan yaitu perjanjian kerja waktu tertentu yang memiliki batas waktu, hal tersebut membuat beberapa perusahaan melakukan penyimpangan dengan mempekerjakan pekerja dengan status pekerja perjanjia n kerja waktu tertentu d engan melanggar ketentuan - ketentuan yang t elah diatur oleh Undang - Undang dengan cara tidak memperhatikan hak - hak para pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana seharusnya perusahaan melindungi pekerja yang berstatus perjanjian kerja waktu tertentu. Penulis menggunakan metode penel itian yuridis normatif melalui pengkajian data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu peraturan perundang - undangan, teori - teori hukum, dan pendapat - pendapat para sarjana hukum terkemuka . Penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan teori - teori hukum. Penelitian lapangan dilakukan di lembaga ma syarakat bidang ketenagakerjaan dan perusahaan yang t erkait langsung dengan kasus penelitian ini Dapat disimpulkan melalui p enulisan penelitian ini bahwa perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Pasal 56 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pekerjaan yang bersifat tetap tidak dapat dilakukan oleh pekerja PKWT jika hal tersebut terjadi perusahaan wajib m engangkat status pekerja menjadi PKWTT , perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayarkan hak upah kepada pekerja apabila melakukan pemutusan hubungan kerja . Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus membuat undang - undang baru y ang memuat mengenai sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, selain itu pemerintah disarankan untuk membuat penyuluhan sosialisasi mengenai perjanjian kerja waktu tertentu agar lebih menigkatkan lagi p erlindungan hak - hak pekerja perjanjian kerja tertentu agar setiap pekerja mendapatkan hak - hak mereka sebagaimana yang telah diatur didalam Undang - Undang Ketenagakerjaan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.