• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

GANTI RUGI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT OLEH KAPAL ASING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (KASUS KAPAL MV CALEDONIAN SKY)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  396/2018	396/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	396/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 90 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum Laut Internasional
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perusakan lingkungan laut dewasa ini sering terjadi sehingga menjadi sorotan global . D alam menjamin kelestarian laut dibutuhkan peraturan yang dapat melindungi lingkungan laut, yaitu hukum laut internasional. Hukum laut internasiona l terus berkembang dan mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu . United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan Konferensi PBB tentang Hukum Laut k etiga yang mengatur mengenai hukum perlindungan lingkungan laut dan tanggung jawab dalam penggunaan lautan . Rusaknya terumbu karang di Raja Ampat oleh kapal MV Caledonian Sky merupakan salah satu tindakan yang melawan hukum sehingga dibutuhkan tindakan menuntut ganti rugi . P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum internasional terkait pertanggungjawaban kerusakan l ingkungan laut akibat aktivitas kapal asing dan u paya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk menuntut ganti rugi kerusakan lingkungan laut Raja Ampat oleh kapal MV Caledonian Sky . Metode pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data yang terkait dengan masalah lingkungan laut dan hukum lingkungan laut internasional. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilaku kan dengan normatif kualitatif, karena penelitian ini berdasarkan peraturan perundang - undangan yang ada sebagai hukum positif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Pertama , UNCLOS 1982 mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan lau t dalam Bab XII UNCLOS 1982 yang disertai peraturan mengenai pertanggungjawaban ganti rugi dan Agenda 21 turut mencantunkam mengenai tanggung jawab sesuai dengan Bab XII UNCLOS . P eraturan - peraturan tersebut harus didukung dengan sistem perundang - undangan n asional , dalam kasus ini yaitu UUPPLH. Kedua , Indonesia bertanggungjawab untuk memastikan dibayarkannya kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan di wilayah yurisdiksinya dengan menuntut pertanggungjawaban ganti rugi atas kerusakan lingkungan laut di Raja Ampat dengan penerapan Polluter Pays Principle dan Strict Liability yang tecantum dalam Agenda 2 1, UU No. 32 / 2014 , Pasal 235 UNCLOS 1982 dan Pasal 88 UUPPLH . Noble Caledonia Ltd beserta kapten kapal Keith Michael Taylor bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan kandasnya Kapal MV Caledonian Sky di Raja Ampat sehingga dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.