• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107/PK/PTUN/2015 TENTANG PENUTUPAN TEMPAT IBADAH JEMAAT AHMADIYAH DI BEKASI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  393/2018	393/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	393/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	ix, 57 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• T olok ukur untuk menentukan keabsahan suatu Keputusan TUN yaitu dapat dilihat dari 3 segi yaitu prosedur, substansi dan wewenangnya . Jika salah satu tidak sesuai maka Keputusan TUN tersebut haruslah diganti , dirubah , atau dicabut agar tidak menyebabkan kerugian salah satu pihak namun, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 107/PK/PTUN/2015 terdapat dasar pertimbangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Tujuan Penelitian ini membahas mengenai keabsahan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 107/PK/PTUN/2015 dan kedudukan hukum dari Keputusan TUN sebagai wujud k epastian huku m bagi masyarakat . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penel i tian secara deskriptif analitis , adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah anali sis yuridis kualitatif dan memperhatikan aspek hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 107/PK/PTUN/2015 tidak berwenang dalam mengeluarkan Keputusan TUN . Maka Keputusan TUN tersebut haruslah diganti, dirubah atau dicabut agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, Keputusan TUN tersebut dikeluarkan tidak dalam keadaan bahaya atau mendesak dan sudah selayaknya menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.