• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA “ BEBILUCK ” YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI DAN COLIFORMS MELEBIHI AMBANG BATAS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TEN TANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUN GAN KONSUMEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  387/2108	387/2108	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	387/2108
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	x, 87 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Peredaran MP - ASI yang mengandung bakeri e scherichia coli dan coliforms dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya karena tidak memenuhi standar mutu, gizi dan keamanan pangan ya ng telah ditetapkan. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha merupakan kajian penting sebagai upaya bagi hukum perlindungan konsumen yang mengkonsumsi MP - ASI mengandung bakteri e scherichia coli dan coliforms atau dengan kata lain tidak memen uhi standar mutu, gizi dan keamanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran MP - ASI yang tidak m emenuhi standar mutu, gizi da keamanan pangan serta tindakan hukum yang da pat dilakukan konsumen yang dirugikan atas peredaran MP - ASI tersebut ditinjau dari Undang - Undang Nomor 18 ahun 2012 Tentang Pangan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis n ormatif dengan menitikberatkan kepada data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahapan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil peneli tian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha di dalam UUPK menganut tanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik, sedangkan berdasarkan UU Pangan tanggung jawab pelaku usaha lebih kepada sanksi administratif . Selain itu, UUPK mengena l 2 (dua) macam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan pilihan pihak yang bersengketa, yaitu dapat melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan melalui alternati f penyelesaian sengketa lainnya termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BP SK).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.