• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGANGKUTAN PENUMPANG SIPIL DALAM PENERBANGAN MILITER MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS JATUHNYA PESAWAT HERCULES C - 130

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  386/2018	386/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	386/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 70 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	kecelakaan pesawat Hercu les C - 130
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada tanggal 30 Juni 2015 terjadi kecelakaan pesawat Hercu les C - 130 milik TNI Angkatan Udara di Medan yang me nyebabkan banyaknya korban jiwa . P esawat tersebut selain mengangkut tentara juga mengangkut penumpang sipil yang dipungut pembayaran. H al ini menjadi polemik dikarenakan peruntukan dari pesawat TNI Angkata n Udara adalah untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 60 ayat 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 200 9 Tentang Penerbangan . P ermasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan yang menyangkut tentang status pesawat militer milik TN I Angkatan Udara dala m mengangkut penumpang sipil serta pertanggungjawaban yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut . Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan menggunaka n data hukum primer, sekunder, tersier . Spesifikasi penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis dengan tahap penulisan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pesawat Hercules C - 130 tidak berubah statusny a menjadi pesawat udara sipil dikarenakan tidak memenuhinya unsur “keadaan tertentu” sesuai dalam perundang - undangan . Oleh karena itu akibat hukum dari kecelakaan tersebut TNI Angkatan Udara tidak dapat dibebani pertanggung jawaban seperti pada pengangkut umumnya, yang mengakib atkan pemerintah dalam hal ini K ementrian sosial memberikan bantuan kepada keluarga korban penumpang sipil dan menganggap kejadian tersebut sebagai suatu bencana.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.