• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERAPAN IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG TERHADAP PENYELENGGARAAN SOCIAL CROWDFUNDING PLATFORM DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  264/2018	264/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	264/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 111 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Berbagai usaha untuk menunjang kesejahteraan sosial di negara Indonesia telah dilakukan pemerintah sejak awal kemerdekaan dengan dibuatnya berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah. Salah satunya dengan diterbitkannya sebuah kebijakan yang mengizinkan bagi masyarakat untuk elakukan kegiatan pen gumpulan uang atau abrang dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial. Seiring dengan berjalannya waktu yang diiringi dengan kemajuan teknologi, kegiatan pengumpulan uang atau barang banyak dipengaruhi oleh penerapan teknologi didalamnya termasuk dengan penggunaan basis website dan transaksi elektronik, hal itu membuat penyelenggaraan pengumpulan sumbangan menjadi semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak yang notabene hal ini tidak diatur dalam PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Penelitian dilakuka n dalam bentuk deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data premier adalah dengan pedoman peraturan perundang - undangan sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa. Pertama, izin pengumpulan uang atau barang dalam sistem hukum Indonesia belum bisa diterapkan untuk penyelenggaraan Social Crowdfunding Platform . Hal ini disebabkan adanya perbedaan persfektif kegiatan pengumpulan sumbangan sebagaimana yang ada didalam PP Pengumpulan Sumbangan dengan realitas nyata penggunaan sistem Social Crowdfunding Platform. Selain itu, penerapan sistem digital juga belum dapat diakomodir dalam P P Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan PP Penlaksanaan Pengumpulan Sumbangan masih belum bisa diandalkan untuk mengawasi penggunaan dana yang terkumpul melalui sistem Social Crowdfunding Platform

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.