• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

LEGAL MEMORANDUM PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NO. 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL. TENTANG PRAPERADILAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  257/2018	257/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	257/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 144 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• P utusan praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., menimbulkan perdebatan mengenai b atasan kewenangan dari praperadilan khususnya mengenai apakah Lembaga Praperadilan berwenang menetapkan status tersangka melalui putusannya. Tujuan penelitian legal memorandum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan, dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPK terkait putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun leg al memorandum ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu menghubungkan objek penelitian dengan ketentuan - ketentuan perundang - undangan yang berlaku, teori - teori hukum, dan memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis dan akurat, kemudi an menganalisis fakta tersebut dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa b erkaitan dengan penetapan tersangka, hakim melalui putusannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena aturan yang dibuat oleh hakim bertent angan dengan hukum positif dalam hal ini aturan KUHAP, UU KPK, maupun putusan MK terkait tentang praperadilan sehingga tidak dapat diikatakan sebagai suatu penemuan hukum melainkan merupakan kesewenang - wenangan karena hakim telah melakukan tindakan yan g me lampaui kewenangannya sebagai hakim praperadilan. P raperadilan hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghent ian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar bena r - benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang - undang. Adapun terkait dengan penetapan tersangka hal tersebut sudah menyentuh mengenai pokok perkara atau hukum materiil, sehingga sudah ada di luar kewenangan prapradilan. Oleh kar ena i tu tindakan hukum yang harus dilakukan KPK adalah melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk. Karena kasus ini dapat dikatakan telah lama mengendap, KPK perlu melakukan pemeriksaan kembali atau pemeriksaan ulang terhadap alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terhadap ket erangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa; Informasi atau dokumen elektronik terhadap nama yang diduga

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.