• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MEMPRODUKSI PANGAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  246/2018	246/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	246/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xvi, 123 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap individu sebagai makhluk hidup. Pangan yang bai k adalah pangan yang tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat . Artinya pangan yang diproduksi ataup un yang dikonsumsi harus didasarkan pada standar dan/atau ketentuan - ketentuan lain tentang keamanan pangan . Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penggunaan bahan tambahan pangan yang dapat dilakukan dalam memproduksi pangan serta akibat hukum apabila bahan tambahan pangan yang digunakan dalam memproduksi pangan berbahaya bagi kesehatan mas yarakat didasarkan pada Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Penelitian ini bersifat deskritip analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan m elalui studi kepustakaan dan wawancara. Data hasil penelitian di analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam penggunaan bahan tambahan pangan dalam memproduksi pangan harus sesuai dengan standar dan/atau ketentuan - ketentuan lain tentang keamanan pangan . Namun pada kenyataannya masih ditemukan kasus pelanggaran dalam penggunaan bahan tambahan pangan. Akibat hukum dari penggunaan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat adalah p elaku usaha pangan akan menerima sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta sanksi perdata berupa ganti kerugian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.