
Skripsi
TINJAUAN YURIDIS JASA PENANGANAN KARGO DAN POS OLEH PT ANGKASA PURA LOGISTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
PT Angkasa
Pura Logistik merupakan badan hukum yang bergerak
di beberapa bidang, yang mana salah satunya adalah sebagai
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 239/2018 239/2018 Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad Tersedia -
Perpustakaan Fakultas HukumJudul Seri -No. Panggil 239/2018Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018 Deskripsi Fisik xiv, 71 hal, 30 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi NONETipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek -Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab - -
PT Angkasa
Pura Logistik merupakan badan hukum yang bergerak
di beberapa bidang, yang mana salah satunya adalah sebagai
Regulated
Agent
dan Operator Terminal Kargo dalam penanganan kargo dan pos di
beberapa Bandara, termasuk Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanudd
in.
D
a
lam pelayanan jasa tersebut,
P
erusahaan ini diduga
meduduki Posisi Monopoli dan melakukan Praktek Monopoli
sebagaimana
diatur di dalam
U
ndang
-
U
n
dang
N
o
mor 5 tahun 1999 tentang
L
a
rangan
P
raktek
M
onopoli dan
P
ersaingan
U
s
aha
T
i
dak
S
e
hat.
D
e
ngan menggunakan metode pendekatan
Y
uridis
-
N
ormatif
dan
men
gutamakan
data sekunder
, penulisan skripsi ini
dilakukan untuk
menganalisis apakah dalam penanganan kargo dan pos,
PT A
n
gkasa
P
u
ra
L
o
gistik telah
memenuhi
definisi dan
unsur
-
unsur
P
o
sisi
M
onopoli dan
P
raktek
M
onopoli dalam
P
as
al 17
U
U N
o
. 5 tahun 1999.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 17
ayat (2), PT Angkasa Pura Logistik terbukti menduduki Posisi Monopoli
karena jasa yang ditawarkan tidak memiliki subsitutsi di dalam pas
ar yang
bersangkutan,
dan
adanya penguasaan
pangsa
pasar
ole
h
PT Angkasa
Pura Logistik
sebesar 100
%
. Namun,
unsur
-
unsur dari Pasal 17 ayat (1)
yang menjelaskan mengenai Praktek Monopoli tidak terpenuhi karena PT
Angkasa Pura Logistik tidak memiliki kapabil
itas untuk menentukan harga
jasa yang diproduksi dan menghalangi pelaku usaha untuk masuk dalam
pasar, serta tidak melawan hukum di dalam memberikan pelayanan jasa
penanganan kargo dan pos -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






