• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  230/2018	230/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	230/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 99 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KETATANEGARAAN INDONESIA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• G rasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman . Pemberian grasi oleh P residen sebagai hak prerogatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih banyak menimbulkan pers oalan . Pemberian grasi oleh Presiden diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan grasi di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2002 jo. Undang - Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi . Sebelum memberikan keputusan , Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah u ntuk mengetahui dan memahami bahwa kekuasaan pemberian grasi oleh Presiden merupakan hak prerogatif Presiden dikaitkan dengan teori hak prerogati f dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengetahui dan memahami perkembangan pemberian grasi oleh Presiden yang ada di Indonesia dikaitkan dengan teori konstitusionalisme . Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa pen dekatan yuridis normatif serta komparatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas - asas hukum, serta kaidah - kaidah hukum yang berhubungan dengan hak prerogatif dalam pemberian grasi oleh Pre siden. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk memperoleh kesamaan dan perbedaan perbandingan antara pemberian grasi atau pardoning power yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. B erdasarkan analisis karakter dari hak prerogatif, karakter yang merupakan hak yang sifatnya istimewa, yang seakan - akan mengesampingkan proses peradilan dan mengubah putusan pengadilan, adalah karakter yang tepat bahwa pemberian grasi masih layak disebut sebagai hak prerogatif presiden serta p erkembangan pemberian grasi oleh presiden di Indonesia mulai dari UUD 1945 sampai sekarang telah sampai pada mekanisme pembatasan kekuasaan. Mekanisme pembatasan yang dimaksud disini adalah adanya pengaturan pemberian grasi dalam undang - undang tentang Grasi dan konstitusi dalam Pasa l 14 UUD 1945, terdapat pembatasan tenggang waktu bagi Presiden memberikan keputusan selama maksimal 3 bulan setelah menerima permohonan, serta apabila dahulu pemberian grasi bebas di tangan Presiden sebagai kepala negara, namun sekarang harus memperhatika n pertimbangan dari Mahkamah Agun

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.