• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  226/2018	226/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	226/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 75 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut UUPA merupakan landasan dari konsepsi hukum adat yakni bersifat riil, terang, dan tunai dengan memenuhi syarat materiil dan syarat formil , namun m asyarakat di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur masih banyak melakukan jual - beli tanpa adanya akta yang dibuat oleh PPAT . Hal ini menjadi permasalahan apakah jual beli yang di lakukan secara di bawah tangan sah dan objek tanah tersebut dapat didaftarkan apabila bukti yang dimiliki tidak lagi le ngkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan peralihan hak atas tanah karena jual beli secara di bawah tangan dan kekuatan hukum terhadap bukti penguasaan tanah yang tidak lagi lengkap dalam melakukan pendafataran tanah pertama kali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data sekunder yang mencakup hukum primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi dokumentasi , dan wawancar a selanjutnya data yang diperoleh , dianalisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang telah dianalisis dengan rinci dan sistematis tanpa menggunakan rumus dan angka untuk menemukan kejelasan pada pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa setiap peralihan hak atas tanah kar ena jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketentuan tersebut mengharuskan setiap peralihan hak harus dibuat di hadapan PPAT sebagaimana ditegask an dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No mor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun Peralihan hak melalui jual beli secara di bawah tangan tetap sah sepanjang memenuhi syarat materil yaitu riil, terang dan nyata dilakukan dengan itikad bai k, sedangkan mengenai bukti peralihan hak atas tanah yang tidak lengkap sesuai Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu sepanjang dinyatakan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut Kantor Kepala Pertanahan maka dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaf t aran tanah pertama kali dengan dilengkapi oleh dokumen pendukung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.