• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEABSAHAN PENGIKATAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DALAM PRAKTEK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  224/2018	224/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	224/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 127 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perjanjian Jaminan Fidusia wajib dibuatkan akta notaris dalam prosedur pendaftarannya, yang kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sebagaimana hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun dalam pelaksanaannya banyak Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris yang saat ini sering disebut akta di bawah tangan. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normative dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tamak atau sebagaimana adanya dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga mendapatkan kesimpiulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengikatan fidusia yang dilakukan di bawah tangan merupakan sah bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan asas perjanjian pascta sun servanda namun perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial layaknya perjanjian jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi debitur dapat digunakan dengan cara preventif atau dengan cara represif yang prosedurnya tercantum pada SEOJK Nomor: 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanaan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.