• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PT. PIKIRAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP PEKERJA YANG MENDERITA SAKIT BERKEPANJANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  223/2018	223/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	223/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xv, 134 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• PHK pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai kaitan dengan permasalahan ekonomi bagi pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerj a mengakibatkan pekerja kehilangan mata pencaharian untuk memen uhi kebutuhan hidupnya , maka permasalahan PHK merupakan topik permasalahan karena menyangkut masalah kehidupan manusia . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemutusan hubu ngan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT. Pikiran Rakyat terhadap pekerja yang menderita sakit berkepanjangan ditinjau dari Undang-Undang No mor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengeta hui perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubung an kerja tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, ya itu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pri mer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait dengan permasalahan yang dibahas yang bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspe k hukum dan menemukannya dalam kenyataan. Teknik pengumpulan da ta yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan wawa ncara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualita tif untuk menciptakan kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan data statistik dan rumus matematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. Pikiran Rakyat terhadap pekerja yang sakit berkepanjangan adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Ta hun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hak pekerja yang terkena PHK sepihak pada kedua perusahaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaiman a mestinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.