• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENEGAKAN HUKUM LING KUNGAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA ( B3) DI ALIRAN SUNGAI CITARUM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  222/2018	222/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	222/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 121 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pencemaran Sungai Citarum oleh Limbah B3 salah satunya di akibatkan oleh kegiatan industri yang mengabaikan instrumen hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ini merupakan pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan sangat merugikan masyarakat . Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai penegakan hukum lingkungan serta kendala yang dihadapi terkait pencemara n Limbah B3 guna menanggulangi pencemaran di aliran Sungai Citarum. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data - data sedangkan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Data kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama , UUPPLH menyatakan bahwa penerapan asas hu kum pidana ultimum remedium hanya berlaku bagi pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gang guan . Oleh sebab itu sanksi pertama yang diberikan kepada pelaku pencemaran Limbah B3 ke aliran Sungai Citarum karena melanggar ketentuan administrasi yang telah ditetapkan adalah dengan menerapkan sanksi pidana guna memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran . Penerapan sanksi pidana tidak melepaskan penerapan sanksi - sanksi lain dalam penegakan hukum lingkungan. S anksi administratif tetap diterapkan demi menghentikan pencemaran dan memulihkan lagi fungsi lingkungan hidup oleh pelaku pencemaran . Apabila terjadi kerugian kepada masyarakat, maka sanksi perdata juga dapat diterapkan. Hal ini demi mel indungi hak - hak masyarakat yang telah diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945. Kedua , kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran Limbah B3 ke aliran Sungai Citarum terletak dalam faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.