Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP LIMITATION CLAUSE DALAM UUD 1945


P
enafsiran
konstitusi harus dilakukan dengan rasional untuk menghindari
pilihan argumentasi secara
cherry
-

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    218/2018218/2018Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    218/2018
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    x, 148 hal, 30 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • P
    enafsiran
    konstitusi harus dilakukan dengan rasional untuk menghindari
    pilihan argumentasi secara
    cherry
    -
    picking
    . Hal ini ditunjukkan oleh pertentangan
    dalam dua Putusan MKRI yang berpendirian dengan argumen yang sama sekali
    berlawanan
    . Pada tahun 2003 MKRI menyatakan Pasal 28I
    ayat
    (1) tidak dapat
    dibatasi oleh ketentuan apapun, namun pada tahun 2007 MKRI menyataka
    n pasal
    yang sama dapat dibatasi sesuai dengan
    limitation clause
    UUD 1945, yaitu Pasal
    28J
    ayat
    (2). Keberadaan
    limitation clause
    dalam UUD 1945 dapat menjadi alasan
    untuk menyimpangi hak konstitusional yang sudah dienumerasi dalam teks
    konstitusi.
    Dengan
    demikian
    ,
    tidak semua penafsiran terhadap ketentuan tersebut
    dapat menjamin bahwa pembatasan hak fundamental dilakukan dengan benar.
    Dalam khazanah hukum konstitusi, penggunaan prinsip proporsionalitas dapat
    dilakukan untuk menyelesaikan hak yang bertentangan atau
    conflicting principles.
    Pe
    nelitan ini bersifat deskriptif
    -
    analitis
    dan preskriptif
    yang dil
    akukan
    dengan
    metode yuridis normatif. Penelitian ini melakukan studi kepus
    takaan
    terhadap teori dan prakti
    k yang
    dibutuhkan untuk membedah
    topik penelitan ini.
    Ha
    sil penelitan ini menunjukkan bahwa MKRI tidak mengenal prinsip
    proporsionalitas, karena tidak pernah menggunakan prinsip tersebut secara formal
    dalam putusan yang menjadi objek penelitan. Namun, secara implisit terdapat
    beberapa tahap dalam uji proporsion
    alitas yang dilakukan oleh MKRI. Penelitian
    ini juga menunjukkan bahwa
    limitation clause
    dalam UUD 1945 dapat mendukung
    penerapan uji proporsionalitas. Penelitian ini juga mendemonstrasikan
    kemungkinan
    penerapan prinsip proporsionalitas terhadap putusan ya
    ng menjadi
    objek penelitian.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi