• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA.

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  211/2018	211/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	211/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 111 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam proyek infrastruktur skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana (BUP) atau Project Company . Pemenuhan pembiayaan proyek tersebut diantaranya didapatkan dari pinjaman ( loan ), kemudian kreditur dalam memberikan pinjaman tersebut akan mensyaratkan jaminan sebagai mitigasi risiko dalam pelunasan utangnya. Salah satu hak yang diberikan kepada kreditur yakni ad anya hak untuk mengambil alih penyelenggaraan proyek apabila BUP wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan. Hak tersebut kemudian diakomodir dalam Perjanjian Pengalihan Hak atas Perjanjian Kerjasama Pembangunan Proyek (Perjanjian Pengalihan Hak) . Perjanjian Pengalihan Hak yang sering disebutkan dalam praktik sebagai jaminan menimbulkan pertanyaan terkait kedudukannya dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek. Selain itu, terdapat persoalan lain bagaimana perlindungan hukum kreditur akibat penggunaan perjanjian penga lihan hak tersebut dalam hal BUP wanprestasi kepada kreditur. Penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan da ta primer adalah dengan pedoman perauran perundang - undangan sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertama, kedudukan Perjanjian Pengalihan Hak dalam pembiayaan proyek hanya sebagai hak dan security instrument atau instrumen keamanan bagi kreditur. Dalam praktik Perjanjian Pengalihan Hak sering disebutkan sebagai jaminan dalam pembiayaan proyek, walaupun demikian perjanjian tersebut bukan merupakan jaminan sebagaimana diatur dalam reg ulasi hukum jaminan di Indonesia. Kedua, perlindungan hukum akibat penggunaan perjanjian pengalihan hak, sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut kreditur dapat mengambilalih proyek dan diberi hak untuk dapat memilih kembali pihak ketiga atas pilihan k reditur untuk melanjutkan proyek baik melalui penunjukan langsung atau melalui mekanisme pelelangan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.