• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEPASTIAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  208/2018	208/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	208/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 158 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hukum kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU No. 12/2006 dan PP No. 2/2007. Salah satu materi muatan pada hukum kewarganegaraan Indonesia adalah pengatu ran terkait kehilangan status kewarganegaraan. Pengaturan kehilangan status kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia terbagi menjadi empat cara yakni kehilangan dengan sendirinya, permohonan, perkawinan dan pembatalan. Pengaturan kehilangan st atus kewarganegaraan Indonesia dalam hukum kewarganegaraan Indonesia masih menimbulkan persoalan dalam praktiknya khususnya dalam pengaturan kehilangan status kewarganegaraan dengan sendirinya, misalnya persoalan dwi kewarganegaraan yang menimpa Arcandra T ahar, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Persoalan kewarganegaraan Arcandra Tahar disebabkan karena ketidakjelasan pengaturan kehilangan status kewarganegaraan , baik yang diatur dalam UU No. 12/2006 maupun dalam PP No. 2/2007. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan menemukan pengaturan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia yang tepat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adala h yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum kewarganegaraan, khususnya dalam kehilangan status kewarganegaraan. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandin gan hukum dengan melakukan perbandingan dengan hukum kewarganegaraan India dan hukum kewarganegaraan Amerika Serikat. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia kurang dapat memberi kan kepastian hukum dan beberapa ketentuannya tidak mencerminkan prinsip - prinsip politik hukum kewarganegaraan Indonesia serta asas - asas umum pemerintahan yang baik. Berkenaan dengan pengaturan kehilangan status kewarganegaraan yang tepat dalam hukum kewar ganegaraan Indonesia, penulis memberikan saran sebagai berikut: (1) mengubah ketentuan kriteria kehilangan pada Pasal 6 serta Pasal 23 huruf g dan huruf h; (2) menambah ketentuan bukti kehilangan kewarganegaraan; (3) mengatur kewajiban pelaporan kepada ind ividu yang telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia; (4) memperjelas sistematika prosedur kehilangan status kewarganegaraan Indonesia; (5) memberikan catatan hitam bagi individu yang tidak melaporkan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia - nya ; dan (6) aktif memastikan status kewarganegaraan warga negara Indonesia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.