• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  183/2018	183/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	183/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 131 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam kehidupan, sediaan farmasi (obat jadi, obat tradisional, obat paten, obat generik dan kosmetika) sangatlah berperan penting, namun dalam konteks bisnis lebih berorientasi kepada tujuan ekonomis. Para pengusaha industri farmasi dinilai hanya mengejar keuntungan materi semata daripada mengedepankan tujuan dan fungsinya untuk kepentingan kemanusiaan. Konsumen masih belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, sedangkan pelaku usaha juga belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut cenderung untuk mendorong lahirnya berbagai bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap hak konsumen. BPOM merupakan lembaga resmi yang mendapat wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peredaran sediaan farmasi yang tidak terdaftar maupun yang mengandung bahan kimia obat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPNS BPOM) dalam mengambil langkah-langkah penegakan hukum pada kasus tindak pidana peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar serta menunjukkan tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi sediaan farmasi yang tidak memilik iijin edar. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa peranan PPNS BPOM dalam menangani tindak pidana peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar hanya sebatas pada penindakan operasi saja, dan selanjutnya hasil rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik Polri. Peranan PPNS BPOM, penyidik Polri dan Kejaksaan serta masyarakat yang sudah sedemikian serius, keras dan tegas, namun putusan pengadilan sangat ringan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan hal ini mencederai rasa keadilan. Pelaku usaha dan pengedar dapat dimintai suatu pertanggungjawaban apabila secara hukum terdapat unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dan pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut, sehingga konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan umum, baik secara litigasi maupun non litigasi. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 UUPK bahwa pelaku v usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.