• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  166/2018	166/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	166/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 128 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• hak milik atas tanah berbeda dengan daerah lainnya di wilayah Indonesia. Dengan adanya Instruksi Gubernur Nomor K. 898/1/A/1975 Tentang Penyeragaman Kebijakan Hak Atas Tanah Kepada WNI Nonpribumi. Instruksi Gubernur tersebut membatasi WNI keturunan atau WNI Nonpribumi yang bertinggal di Daerah Istimewa untuk memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini WNI Keturunan hanya diberikan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat mengesampingkan aturan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang di mana DIY sudah memberlakukan UUPA sepenuhnya dan Upaya apa yang dapat dilakukan WNI Nonpribumi untuk mendapatkan hak milik atas tanah di DIY. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Undang-Undang Pokok Agraria sepenuhnya diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi Instruksi Gubernur Nomor K. 898/1/A/1975 Tentang Penyeragaman Kebijakan Hak Atas Tanah Kepada WNI Nonpribumi tetap diberlakukan. Karena hal inilah WNI Nonpribumi di DIY tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Upaya WNI Nonpribumi yang dapat dilakukan adalah dengan meminjam nama WNI Asli untuk mendapatkan hak milik atas tanah di DIY.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.